Palu, Sulawesi Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah gelar Lokakarya Penyusunan Roadmap Pembangunan Kebudayaan Di Sulawesi Tengah dengan mengusung tema "Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Tengah Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan" yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 1-3 Desember 2022. Kamis (1/12/2022).
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Rahmad Ansyari, MP mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk menyusun pedoman pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pada kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah serta untuk mempercepat pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah agar bisa terwujud dengan baik.
Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Dirjen Kebudayaan, Bupati Poso, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Direktur PT Poso Energi dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun peserta pada kegiatan ini yaitu Kepala Dinas Kebudayaan atau kepala bidang yang membidangi kebudayaan se-kabupaten/kota, ketua adat kabupaten/kota, ketua lembaga seni kabupaten/kota, ketua pengurus daerah aliansi masyarakat nusantara aman se-kabupaten/kota, akademisi yang mewakili antropolog, sosiopolog dan sejarah dan pegiat pelaku seni budaya serta pemerhati seni budaya.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Awaludin, MM mengatakan, bahwa penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19 etnis asli dan etnis lainnya yang telah mendalami wilayah Sulawesi Tengah sehingga menjadikan semakin banyaknya ragam budaya.
Pengembangan dan pemanfaatan kawasan megalitik yang ada diKabupaten Poso dan Kabupaten Sigi merupakan upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya, sekaligus dapat menjadi tinggalan budaya yang memiliki potensi untuk dinominasikan sebagai warisan budaya dunia.
Selanjutnya, peran pemerintah sebagai fasilitator perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya agar memberikan dampak dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan potensi unsur kebudayaan, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan ide-ide maupun rumusan isu strategis yang bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan dan pembangunan kebbudayaan di daerah" tambah Awaludin.
Turut hadir : Dirjen Kemendikbud, Ketua badan musyawarah adat, ketua badan adat, perwakilan masyarakat adat, pelaku seni budaya, akademisi, perwakilan OPD.
