Palu, 26 September 2025 — Kota Palu merayakan ulang tahunnya yang ke-47 dengan berbagai agenda seremonial dan pesta rakyat.
Namun di balik gegap gempita itu, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah melontarkan catatan serius: pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja layak dan perlindungan buruh.
Pertumbuhan Ekonomi vs Realitas Pekerja
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh pesat. Pada triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 10,49 persen year-on-year, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sektor industri pengolahan menjadi motor penggerak utama.
Namun di balik angka yang mengkilap itu, realitas pekerja masih penuh tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 tercatat 3,15 persen, turun dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 1,52 juta orang, tetapi mayoritas — sekitar 65,70 persen — masih menggantungkan hidup di sektor informal yang rawan tanpa jaminan sosial dan kepastian kerja.
Data terbaru bahkan mencatat masih ada sekitar 49,61 ribu orang pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada awal 2025.
Suara FNPBI: Pekerja Harus Jadi Prioritas
Ketua FNPBI Sulawesi Tengah, Abd. Wahyudin, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.
“Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Kita ingin pastikan bahwa investasi yang masuk juga menciptakan lapangan kerja layak dengan upah manusiawi, jaminan sosial, dan perlindungan yang memadai,” ujarnya.
FNPBI menekankan empat hal utama:
1. Penciptaan Lapangan Kerja Layak.
Setiap investasi baru di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, harus punya syarat jelas: tidak hanya membangun industri, tetapi juga membuka pekerjaan bermartabat bagi warga lokal.
2. Pengawasan & Penegakan Hukum.
Pemerintah diminta memperketat pengawasan ketenagakerjaan. “Perusahaan yang melakukan PHK sepihak, tidak membayar hak pekerja, atau mengabaikan jaminan sosial harus dikenakan sanksi tegas,” kata Wahyudin.
3. Perlindungan bagi Pekerja Informal.
Dengan mayoritas pekerja berada di sektor informal, FNPBI menuntut agar program perlindungan sosial diperluas. “Jaminan kesehatan, asuransi sosial, dan akses bantuan pemerintah tidak boleh hanya menyasar sektor formal,” tambahnya.
4. Transparansi & Partisipasi Publik.
FNPBI mendorong pemerintah kota dan provinsi membuka ruang dialog dengan serikat buruh, agar kebijakan ekonomi benar-benar pro-rakyat dan tidak elitis.
Momentum HUT Palu: Jangan Hanya Seremonial
Bagi FNPBI, ulang tahun Kota Palu bukan hanya pesta perayaan. Momentum ini seharusnya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengevaluasi arah pembangunan.
“Kesejahteraan pekerja harus menjadi inti pembangunan kota. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir kelompok, sementara pekerja tetap terpinggirkan,” tegas Wahyudin.
Catatan Penutup
Sulawesi Tengah sedang bergerak cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Namun, pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan melahirkan kesenjangan baru. FNPBI Sulawesi Tengah menegaskan, pekerja adalah bagian integral dari pembangunan. Hak atas pekerjaan layak, upah adil, dan perlindungan sosial harus menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar wacana.
Dalam momentum HUT Palu ke-47 ini, FNPBI menutup seruannya dengan satu pesan: “Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat pekerja.”
