Menurutnya, masa persidangan tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda formal kelembagaan, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dibahas, sejauh mana benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pembahasan berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan langkah penting dalam menjalankan fungsi legislasi. Namun, yang lebih utama adalah memastikan seluruh proses tersebut tidak berhenti pada tahapan administrasi atau seremonial semata, melainkan menghasilkan kebijakan yang nyata, berpihak, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penegasan mengenai pembahasan Ranperda sangat penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan proses tersebut melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Memasuki masa persidangan berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa DPRD dituntut tidak hanya melanjutkan pembahasan regulasi, tetapi juga mempercepat penyelesaian sejumlah peraturan daerah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Bidang-bidang prioritas yang perlu segera diselesaikan antara lain sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Selain itu, fraksi juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik dalam proses legislasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun demikian, seluruh energi kelembagaan diharapkan tetap bermuara pada satu tujuan utama, yakni kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“DPRD harus hadir sebagai rumah perjuangan masyarakat, bukan sekadar ruang prosedural. Keberhasilan masa persidangan tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar keputusan politik yang lahir mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa keberhasilan kerja legislatif harus tercermin pada kebijakan yang mampu memperkuat keadilan sosial serta mendorong pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Alir
