
Politisi Partai Gerindra itu menilai, kerusakan tanggul yang berulang kali terjadi menunjukkan perlunya penanganan serius dan permanen agar masyarakat tak terus menjadi korban banjir setiap musim hujan tiba.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu, Dedi Yudha, menjelaskan bahwa pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan matang.
“Belum bisa langsung dikerjakan karena harus dilakukan desain dan penyelidikan tanah dulu, mengingat kondisi di sana berpasir,” ujar Dedi, Selasa (31/6/2025)
Ia menambahkan, tim teknis perlu melakukan investigasi untuk menentukan jenis konstruksi yang tepat.
“Bisa saja kita tidak membangun tanggul baru, tetapi melakukan pengendalian di hulu dengan membangun check dam, sabo dam, atau bahkan embung,” tambahnya.
Menurut Dedi, setelah banjir melanda Balinggi, Tim Reaksi Cepat (TRC) BWSS III bersama BPBD Parigi Moutong langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan identifikasi kerusakan.
“Kejadian ini terus berulang karena tutupan lahan di hulu sudah banyak berubah menjadi kebun. Akibatnya, daerah tangkapan air berkurang dan tanah menjadi lepas sehingga banjir mudah terjadi,” ungkapnya.
Dedi menegaskan bahwa penanganan persoalan sungai tidak bisa dilakukan sepihak.
“Ini bukan hanya tanggung jawab BWSS III, tapi harus dikerjakan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Sungai adalah kekayaan negara, jadi semua bisa berperan selama koordinasi dan anggarannya tersedia,” tegasnya.