Penghuni asrama kompak meluapkan kekecewaan. Mereka menuntut Pemkab Parigi Moutong segera turun tangan, memberikan perhatian serius, dan memastikan keberlangsungan fasilitas yang sejatinya dibangun untuk menunjang pendidikan anak daerah.
“Harusnya pembangunan itu dibarengi dana pemeliharaan, sebagaimana bangunan milik pemerintah pada umumnya,” tegas Mohammad Afandi, salah satu penghuni asrama. Ia juga meminta Pemkab Parigi Moutong segera memperjelas status pengelolaan asrama, apakah berada di bawah Dinas PUPR atau Dinas Pendidikan.
 |
| Caption : nampak sejumlah penghuni asrama sedang memperbaiki kerusakan pada pipa pembuangan WC yang tersumbat akibat banjir, Rabu Malam (13/8/2025). |
Nada serupa dilontarkan Wafiq Saifullah. Ia mengaku kecewa dengan sikap acuh pemerintah daerah.
“Sudah lebih dua tahun kami tinggal di sini, sampai sekarang tidak ada dana pemeliharaan yang dikucurkan. Kerusakan di asrama seperti WC tersumbat dan pintu rusak kami perbaiki dari patungan penghuni,” ujarnya.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PUPR untuk pembangunan asrama, Wayan Sumarya, mengakui pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan anggaran perawatan. Namun, hingga kini, usulan tersebut belum membuahkan hasil.
“Saya sudah beberapa kali mengusulkan dana pemeliharaan, tapi sampai sekarang belum ada anggaran yang dialokasikan,” ungkapnya, Kamis (14/8/2021).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah asrama yang dibangun dengan dana rakyat ini akan dibiarkan rusak perlahan, sementara mahasiswa yang tinggal di dalamnya harus menanggung beban perawatan sendiri?
Report : Yoga
Editor : Sofyan
