Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah kini memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian masalah lahan di kawasan tersebut.
“Arahan pemerintah pusat jelas: segera lakukan pendataan agar persoalan di Tondo bisa cepat terselesaikan,” ujar wali kota.
Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat Tondo dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap). Menurutnya, keterlibatan warga sejak awal menjadi faktor kunci agar pengembangan kawasan hunian dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih jauh, Wali Kota Hadianto menyampaikan bahwa Pemkot Palu sebenarnya sempat merencanakan pemanfaatan lahan eks HGB seluas ±220 hektar sebagai kawasan kota baru. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan demi memastikan hak-hak masyarakat Tondo tetap menjadi prioritas.
“Yang terpenting bagi saya adalah masyarakat Tondo bisa memperoleh haknya. Jika itu sudah terwujud, maka itulah kemenangan kita bersama,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan SK 1.000 sebagai dasar pelaksanaan konsolidasi tanah. Wali kota menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan alat untuk membagi-bagikan tanah, tetapi payung hukum yang akan digunakan setelah pemerintah pusat resmi menyerahkan lahan kepada warga.
“Ketika tanah ini sudah diserahkan, barulah pemerintah kota melakukan konsolidasi berdasarkan SK 1.000. Jadi tidak ada wali kota bagi-bagi tanah. Kita hanya menyiapkan regulasinya,” jelasnya.
Hadianto berharap pemerintah pusat dapat segera merampungkan persoalan lahan di Tondo agar masyarakat mendapatkan kepastian yang selama ini dinantikan. Ia juga mengajak warga menjaga kebersamaan, keamanan, dan kondusivitas lingkungan agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Terima kasih kepada masyarakat Tondo yang telah mengawal pembangunan huntap hingga selesai. Semoga keluarga kita yang masih berada di hunian sementara segera bisa menempati rumah yang layak,” tutupnya.
Source : Tim Media Kominfo Kota Palu
