infoselebes.com, Palu - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah menggelar diskusi program partai bersama anggota dan pengurus Serikat Buruh Transportasi Kontainer (SBTC), Minggu (25/1/2026).
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WITA tersebut berlangsung di sela aktivitas buruh, sambil menunggu proses pendaftaran dan pengisian bahan bakar solar. Diskusi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
Dalam forum tersebut, DPW Partai PRIMA menekankan pentingnya kaum buruh untuk berorganisasi serta terlibat aktif dalam proses politik, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2029 mendatang.
Wakil Ketua Partai PRIMA Wahyudin, yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Wilayah Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa keterlibatan buruh dalam politik merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja secara langsung di ruang-ruang pengambilan kebijakan.
“Partai PRIMA hadir sebagai partai rakyat biasa, bukan partai yang lahir dari kepentingan pemilik modal besar. Kami didirikan untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Wahyudin.
Pada sesi diskusi, salah seorang anggota SBTC mempertanyakan perbedaan program Partai PRIMA dibandingkan partai politik lainnya. Menanggapi hal tersebut, pengurus DPW PRIMA menjelaskan bahwa Partai PRIMA diinisiasi oleh berbagai organisasi massa sektor rakyat, seperti buruh, petani, dan mahasiswa.
Menurutnya, Partai PRIMA mengusung program-program yang berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa dengan menegaskan bahwa negara harus dijalankan sesuai ideologi Pancasila dan amanat UUD 1945.
“Ke depan, Partai PRIMA berkomitmen mencetak kader-kader dari kalangan buruh agar dapat duduk di parlemen dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara langsung,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, DPW Partai PRIMA berharap kesadaran politik kaum buruh semakin menguat sekaligus mempererat hubungan antara partai dengan serikat-serikat buruh sebagai basis utama gerakan politik rakyat.





