Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Arniwaty Lamadjido, jajaran Forkopimda, serta Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulteng Dony K. Budjang.
Dari unsur pengusaha, hadir APINDO, sementara unsur pekerja diwakili oleh Aliansi Buruh Tadulako (ABT), yang terdiri dari tujuh serikat pekerja, di antaranya KSBSI, FSPMI, FNPBI, SBSI, KEPSI, FSPKEP, serta PPMI.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendorong optimalisasi peran LKS Tripartit sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memaksimalkan peran LKS Tripartit sebagai ruang dialog yang efektif. Tahun ini, kami akan memperkuat kelembagaan, termasuk dukungan anggaran, agar LKS tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar hadir menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh kalangan buruh, yang selama ini menilai fungsi LKS Tripartit belum berjalan optimal meski telah terbentuk sekitar satu tahun terakhir.
Ketua Panitia kegiatan yang juga Ketua Aliansi Buruh Tadulako, Abdul Wahyudin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komitmen pemerintah daerah dalam momentum May Day tahun ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur beserta jajaran. Ini menjadi harapan baru bagi kami agar LKS Tripartit ke depan tidak lagi stagnan, tetapi benar-benar menjadi ruang bersama untuk menyelesaikan persoalan riil buruh di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi refleksi penting atas perjuangan pekerja dalam memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan.
Aliansi Buruh Tadulako juga menyatakan kesiapan untuk terus terlibat aktif dalam mendorong optimalisasi LKS Tripartit sebagai forum dialog sosial yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan bersama.
Momentum May Day 2026 ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. JL
