infoselebes.com , Palu, Sulawesi Tengah - Gubernur H. Rusdy Mastura membuka secara resmi Rapat Koordinasi Okestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju. Bertempat, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur. Selasa, (24/1/2023)
Rapat koordinasi ini mengangkat tema "Okestra Kolaboratif Pembangunan Melalui Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju."
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penurunan kemiskinan antara pemerintah Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako.
Selanjutnya, penyerahan mobil bus kepada 2 SMK yakni ; SMK 1 Toli-Toli dan SMK 1 Buol, penyerahan dan penyampaian ikhtisar hasil pengawasan BPKP Tahun 2022 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta penyerahan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi level 3 bagi Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Sigi.
Turut mendampingi Gubernur ; BPK RI Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto, PST., MM., CSFA, Kepala BPKP Perwakilan Sulteng Evenry Sihombing, SE., M.Si, Pj. Sekretaris Daerah Dr. H. Rudy Dewanto, SE., MM, Ketua DPRD Provinsi Sulteng diwakili Ketua Komisi IV Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, Rektor Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.
Laporan Kepala Bappeda Dr. Ir. Cristina SandraTobondo, MT menyampaikan bahwa Saat ini, Provinsi Sulteng sudah memulai Tahun Anggaran 2023, sehingga diperlukan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.
Menurutnya, Kolaboratif yang dibangun dengan prinsip Okestra dimana pemain musik menyanyikan satu genre lagu yang diiringi oleh berbagai alat musik dengan jenis berbeda tetapi menampilkan iringan musik yang terpadu beriringan dan harmonis yang dipimpin oleh satu dirjen.
Melalui penampilan Okestra tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan beriringan, terpadu dan seirama menuju tujuan yang diinginkan, yang dipimpin oleh satu komando yaitu ; Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura.
"Saat ini kami, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sementara menyusun rancangan awal RKPD Tahun 2024." Ucap Kepala Bappeda
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dalam penyusunan RKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan RKP yang disusun secara musyawarah yang nantinya akan diakselerasikan.
Selanjutnya, ia juga menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor ini yakni ; Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang berdampak pada daerah.
Kedua, menyusun strategi serta arah kebijakan pembangunan untuk mencapai target sasaran yang diinginkan.
Ketiga, melakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sulawesi Tengah dengan prinsip Okestra Kolaboratif.
Keempat, merumuskan beberapa rekomendasi sebagai langkah perencanaan kedepan untuk menambah gerak cepat pembangunan Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga bekerja sama dengan Universitas Tadulako dimana akan melaksanakan KKN Tematik berkaitan dengan pengentasan kemiskinan untuk 2 (dua) Kabupaten yakni ; Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.
Mengawali sambutannya, Gubernur H. Rusdy Mastura menyampaikan ucapan selamat natal, tahun baru Masehi 2023 serta tahun baru Imlek 2023 "Gong Xi Fa Cai" semoga kesejahteraan dan kebahagiaan menyertai sepanjang tahun ini. dan juga semoga pembangunan sulawesi tengah meningkat pesat daripada tahun-tahun yang lalu.
"Tanpa terasa, saya bersama bapak Wakil Gubernur telah memimpin Sulawesi Tengah selama 1 tahun 6 bulan dan sebelas hari sejak dilantik tanggal 16 juni 2021 oleh bapak presiden ri di jakarta." Kata Gubernur Rusdy Mastura pada kesempatan itu
Selanjutnya , Menjelang 2 (dua) tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur
telah diraih hasil-hasil positif berdasarkan indikator pembangunan sebagai berikut ; (1) kemiskinan yang berhasil diturunkan dari 13,00 % per Maret Tahun 2021 menjadi 12,33 % di Tahun 2022 atau dari 404.440 menjadi 388.350 dengan jumlah yang berhasil dientaskan sebanyak 16.009 penduduk. (2) Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, menurun dari 3,75 % pada Tahun 2021 menjadi 3,00 % pada Tahun 2022.
Selanjutnya, (3) Indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Tengah terus meningkat bahkan pada tahun 2022 IPM Sulawesi Tengah mencapai 70,28 poin atau masuk kategori tinggi, setelah tahun-tahun sebelumnya hanya berada pada kategori sedang. (4) Capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah hingga triwulan iii tahun 2022 (c-to-c) sebesar 13,83 persen. capaian ini lebih tinggi daripada tahun 2021 yang hanya 11,70 persen, serta diatas rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,40 persen.
(5) Pendapatan per kapita Provinsi atau PDRB perkapita Sulawesi Tengah menunjukkan trend peningkatan, dimana pada tahun 2020 hanya sekitar 43 juta rupiah dan kini meningkat menjadi 49 juta rupiah atau setiap pendapatan masyarakat bertambah sebesar rata-rata 6 juta rupiah.
Selanjutnya, Gubernur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan khususnya kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah atas dedikasi, kolaborasi, peran positif dan masukan yang konstruktif sehingga sepanjang tahun 2022 berhasil merengkuh berbagai prestasi dan penghargaan atas kinerja pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah.
Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator yang perlu dibenahi seperti capaian yang belum memuaskan dalam hal penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM Tahun 2022. karena itu, beliau meminta Bupati/Walikota agar memberi dukungan penganggaran yang memadai dan satuan tugas khusus lintas sektoral guna meningkatkan nilai capaian HAM daerah dan predikat Kabupaten/Kota peduli HAM di masa mendatang.
Selanjutnya, terkait dengan pengendalian inflasi daerah SE sesuai arahan Presiden Jokowi pada Rakornas kepala daerah yang lalu, ia meminta Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut ; (1) melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok. (2) Memperkuat kerjasama antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga.
Selanjutnya, (3) Melanjutkan operasi pasar/bazar pasar murah bagi komoditas pangan strategis, dan untuk memastikan keterjangkauan harga, melalui kolaborasi dengan stakeholders dan koordinasi dengan badan pangan nasional dan bulog. (4) mengoptimalkan apbd dalam program pengendalian inflasi daerah. (5) memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, untuk menjaga ketersediaan antar waktu dan wilayah.
(6) mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra, melalui program tanam pekarangan, urban farming dan lain-lain. (7) memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan satgas pangan.
Turut hadir ; Bupati/Walikota, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulteng dan Pimpinan Instansi Vertikal.
Source : HPS
