Infoselebes.com, Bali - Dalam rangkaian kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10, CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk meluncurkan Starlink di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Minggu (19/05/2024).
Starlink sendiri ditujukan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia dengan menggunakan konstelasi satelit yang mengorbit rendah di sekitar bumi.
Saat ditemui usai Upacara Pembukaan WWF ke-10, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menanggapi soal peluncuran Starlink di Indonesia. Ia mengatakan, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN menerima dengan baik segala bentuk investasi demi kemajuan Indonesia.
"Jadi kembali prinsip dasarnya kita senang kalau ada, tokoh yang dikenal dan berpengaruh di dunia dan siapa pun yang ingin menanamkan modalnya, _capital_-nya melalui investasi di Indonesia, tentu kita terima dengan baik," kata Menteri AHY.
Sehubungan dengan masuknya Starlink di Indonesia, Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi terciptanya investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan hak atas tanahnya. "Ini yang seringkali dipertanyakan dan juga kalau ada yang tidak baik, menjadi komplain. Mengapa berbelit-belit, mengapa tidak jelas. Nah kita tidak ingin itu terjadi, maka kita benahi administrasi, termasuk perizinan dan sebagainya," ujar Menteri AHY.
Menurut Menteri AHY, yang terpenting dari mewujudkan investasi adalah penyelenggaraannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab pada dasarnya investasi dilakukan adalah demi peningkatan ekonomi masyarakat maupun Indonesia itu sendiri.
"Indonesia tidak boleh hanya mendapatkan atau menjadi tempat saja. tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kembali untuk ekonomi dan rakyat kita sendiri. Jadi inilah yang menjadi komitmen dan semangat dari Kementerian ATR/BPN," pungkas Menteri AHY. (LS/PHAL)
Sumber : Biro Humas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
