infoselebes.com, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Ia menyatakan bahwa setiap stakeholder memiliki kewajiban untuk menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ma’mun Amir dalam rapat penyelesaian lahan antara masyarakat dan PT. ANA yang digelar di ruang kerjanya pada Kamis sore (13/06/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi beserta jajaran, Dirkrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Bagus Setiawan, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Letkol Inf Boby Marsusitaning, pejabat Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, pimpinan PT. ANA, serta Serikat Pekerja PT. ANA.
Beberapa keputusan penting diambil dalam rapat ini, yaitu:
- Serikat Pekerja PT. ANA diminta untuk tetap melanjutkan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- TNI/Polri diminta untuk menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
- Tim Reverifikasi dan Revalidasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara diminta bekerja serius dan meningkatkan koordinasi secara berjenjang dalam mengolah dan mengumpulkan data konkret. Hasil kerja tim ini akan dibahas secara kolektif untuk menarik kesimpulan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Ma’mun Amir menekankan pentingnya sinergi antar-stakeholder dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa pemerintah tetap tegas dalam menghadapi segala bentuk aksi premanisme demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. (*)
