Acara yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Minggu (24/8/2025), turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Bahlil Lahadalia, menyoroti masih terbatasnya kontribusi sektor tambang terhadap PAD Sulawesi Tengah, meskipun daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ia menyebut adanya persoalan struktural dalam sistem perizinan tambang sebagai penyebab utama ketimpangan tersebut.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang memegang izin kebanyakan perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba agar izin tidak hanya dikuasai segelintir pihak. Kami ingin orang daerah jadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM kini mempermudah proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku usaha lokal, termasuk koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses perizinan yang dulunya dianggap rumit dan berbelit kini dibuat lebih ringkas dan transparan.
“Tidak perlu tender panjang. Cukup memenuhi syarat teknis dan administratif, maka koperasi atau BUMD bisa langsung mengakses izin. Ini bagian dari afirmasi pemerintah pusat kepada daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perbedaan mekanisme perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Menurut Bahlil, izin industri dari Kementerian Perindustrian justru memberikan dampak PAD yang minim, berbeda dengan izin tambang dari ESDM yang lebih optimal kontribusinya bagi daerah.
“Kalau ini diselaraskan, PAD Sulawesi Tengah bisa meningkat hingga Rp.2 triliun. Dengan fiskal yang lebih kuat, pembangunan daerah dapat dipacu lebih maksimal,” katanya.
Mantan Menteri Investasi itu juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi tambang sebagai bentuk pelaksanaan nyata dari Pasal 33 UUD 1945. Hilirisasi diharapkan tidak hanya menciptakan nilai tambah di tingkat nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bahlil dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi terhadap soliditas Golkar Sulteng dan menegaskan peran partai sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor energi dan pangan.
Musda ini juga menjadi momentum konsolidasi internal Partai Golkar. Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang hadir dengan jas kuning menyampaikan keyakinannya bahwa Golkar akan terus menjadi kekuatan utama dalam pembangunan daerah.
“Partai Golkar seperti pohon beringin kokoh, tempat masyarakat bisa bernaung,” kata Anwar.
Musda ke-11 Partai Golkar Sulteng dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat konsolidasi partai dan mendorong kemajuan pembangunan daerah.
