Pertemuan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu membahas dua agenda utama: perkembangan situasi nasional terkini dan rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025.
Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan sejak 25 Agustus tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi. Gelombang aksi itu dipicu oleh berbagai isu, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan DPR, tuntutan transparansi gaji, hingga penolakan RKUHP.
Menanggapi kondisi ini, Tito menjelaskan langkah strategis yang sudah ditempuh Presiden, antara lain menggelar rapat kabinet internal, berdialog dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga pimpinan lembaga tinggi negara.
Forkopimda di daerah juga diminta memperkuat deteksi dini, membedakan demonstrasi damai dengan aksi anarkis, serta segera menggelar rapat koordinasi di tingkat daerah. Mendagri bahkan mendorong kepala daerah melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas dalam menjaga suasana tetap kondusif, termasuk menggelar doa bersama.
“Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Tito.
Selain pengendalian keamanan, Mendagri menekankan perlunya kebijakan pro-rakyat. Pemerintah daerah diminta menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial berbiaya tinggi, menghindari sikap pamer kemewahan, hingga membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Kepala daerah juga diinstruksikan tetap berada di wilayah masing-masing.
Dalam aspek pangan, kerja sama dengan Bulog diperkuat untuk pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara Kementerian Perdagangan didorong memastikan ketersediaan minyak goreng “Minyak Kita” di daerah.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah pada 1 September 2025 mencatat inflasi Agustus 2025 di angka 4,02 persen year on year (y-o-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,04. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen (IHK 117,15), sedangkan Kota Palu justru menjadi daerah dengan inflasi terendah yakni 2,98 persen (IHK 108,86).
Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,06 persen. Sejumlah komoditas yang mendorong inflasi antara lain beras, bawang merah, ikan kembung, cakalang, selar, hingga udang basah. Adapun komoditas penyumbang deflasi di antaranya tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, ayam ras, dan minyak goreng.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mengendalikan inflasi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah.
