Direktur LKS GEMPITA, Saharudin Ahaba, mengatakan pembentukan Satgas dapat menjadi solusi atas polemik yang muncul terkait pelaksanaan program Berani Sehat dan Berani Cerdas.
“Pemerintah perlu segera membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan agar seluruh program bisa berjalan selaras dengan kebijakan nasional dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Saharudin kepada Info Selebes, Senin (28/4/2026).
Menurutnya, wacana penghentian sementara kedua program sebagaimana disuarakan DPRD Sulawesi Tengah melalui Fraksi PDI Perjuangan bukanlah langkah yang tepat. Ia menilai, penghentian justru berpotensi menghambat akses layanan dasar bagi masyarakat.
Saharudin menyebut, kritik yang muncul salah satunya terkait dugaan meningkatnya tunggakan iuran BPJS. Namun demikian, persoalan tersebut seharusnya disikapi dengan evaluasi dan perbaikan sistem, bukan dengan menghentikan program.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program Berani Sehat yang dinilai masih terlalu terbuka, sehingga memungkinkan masyarakat mampu ikut menikmati manfaat. Padahal, kata dia, program tersebut seharusnya difokuskan untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
“Program ini harus tepat sasaran. Jangan sampai kelompok mampu justru ikut menikmati, sementara masyarakat miskin ekstrem masih belum terjangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar penerima manfaat Berani Sehat dan Berani Cerdas dibatasi secara ketat pada kelompok masyarakat miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam kategori desil satu hingga tiga berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).
Kelompok tersebut, lanjutnya, merupakan masyarakat paling rentan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program bantuan pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan adanya Satgas, Saharudin berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat terintegrasi, terarah, dan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah. SF
