Dua tersangka, Isdar Yusuf dan Ziaul Haq, bahkan sudah memasuki tahap hukum lanjutan. Berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan dinyatakan lengkap (P-21).
Kuasa hukum ahli waris Waris Abbas, Jupryanto Purba, SH., MH., menjelaskan, laporan polisi bernomor LP/B/305/VIII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI yang dibuat pada 28 Agustus 2024, bermula dari adanya dugaan pemalsuan Akta No. 9 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh notaris Lasmiati Sadikin, SH., M.Kn.
“Kedua akta itu dipakai untuk mengalihkan saham milik Waris Abbas sekaligus mengganti dirinya sebagai direktur PT CHM. Padahal, akta tersebut dinyatakan palsu dan tidak pernah dibuat oleh notaris bersangkutan,” tegas Jupryanto dalam rilis resminya, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, pemalsuan akta itu sudah dipastikan lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 460, 461, dan 462/Pid.B/2024/PN.JKT SEL., yang dibacakan pada 1 Oktober 2024. Dalam perkara itu, Isdar Yusuf telah divonis pidana.
Lebih lanjut, Jupryanto menuding Ziaul Haq telah mengalihkan saham Waris Abbas di PT CHM ke PT Nikel Rubi Bara menggunakan akta palsu. Saham Waris Abbas sendiri tercatat mencapai 90 persen.
“Akta palsu tersebut kemudian dipakai untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP-OP atas nama PT CHM. Dari situ, para tersangka diduga telah menjual sekitar 27 tongkang ore nikel,” bebernya.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut kepemilikan saham mayoritas sekaligus dugaan penyalahgunaan dokumen hukum untuk menguasai sumber daya tambang.**
