infoselebes.com, Jakarta – Ribuan mahasiswa, kelompok perempuan, masyarakat, hingga komunitas ojek online di Sulawesi Tengah yang menggelar aksi besar-besaran pada 1 September 2025 kini bisa bernapas lega. Tuntutan mereka resmi diteruskan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara oleh Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Ambo Dalle, bersama anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, Rabu (3/9/2025).
Kedua legislator ini berangkat dari Palu pada pagi hari dan langsung menuju Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta. Kehadiran mereka didampingi tokoh muda Sulteng, Abd. Karim Aljufri atau akrab disapa Bang Aka, yang ikut memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan tanpa hambatan.
Di Setneg, rombongan DPRD Sulteng diterima langsung oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Dr. Yuli Harsono, SH., LL.M, bersama R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah.
“Pemerintah memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Tengah yang telah menggelar aksi secara damai dan tertib. Ini bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain,” ujar Yuli Harsono saat menerima rombongan.
Mahfud Masuara : Suara Mahasiswa Harus Didengar Presiden
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud Masuara tampil menonjol dengan menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa bukan sekadar aspirasi, melainkan jeritan rakyat yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Apa yang disuarakan mahasiswa adalah amanat rakyat. Kami hanya menjadi penyambung lidah agar Presiden benar-benar mendengar langsung keresahan masyarakat Sulteng,” tegas Mahfud.
26 Tuntutan Nasional, Dari Guru Hingga Buruh
Aksi mahasiswa di Palu menghasilkan 26 poin tuntutan nasional yang diserahkan ke Presiden melalui Setneg. Beberapa poin utama antara lain:
-
Kenaikan tunjangan dan gaji profesi guru serta dosen.
-
Penghapusan tunjangan bagi anggota DPR RI.
-
Pengesahan UU Perampasan Aset.
-
Peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kesehatan.
-
Evaluasi kinerja anggota DPR RI asal Dapil Sulawesi Tengah.
Selain itu, terdapat pula desakan agar pemerintah memperhatikan isu-isu keadilan sosial, demokrasi, hingga kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Harapan Aspirasi Sampai ke Presiden
Ambo Dalle menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan positif dari pihak Setneg. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab moral DPRD Sulteng untuk memastikan suara mahasiswa tidak berhenti di jalanan.
“Kami berharap tuntutan ini benar-benar sampai ke telinga Presiden dan dipertimbangkan dalam kebijakan nasional. Aspirasi mahasiswa adalah suara hati rakyat,” kata Ambo Dalle.
Dengan penyerahan resmi ini, perjuangan mahasiswa Sulteng kini memasuki babak baru. Semua mata kini tertuju pada Istana Negara: apakah Presiden akan menjawab 26 tuntutan mahasiswa atau membiarkannya menjadi gema yang terhenti di jalan birokrasi.
berikut di bawah ini 26 Tuntutan Mahasiswa Sulteng pada 1 September 2025 :
-
Naikkan tunjangan dan gaji guru serta dosen.
-
Hapus tunjangan bagi anggota DPR RI.
-
Sahkan RUU Perampasan Aset.
-
Tingkatkan kesejahteraan buruh.
-
Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.
-
Evaluasi kinerja anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.
-
Tolak segala bentuk politik uang dalam pemilu.
-
Stop kriminalisasi aktivis mahasiswa dan pegiat sosial.
-
Wujudkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi semua.
-
Perluas akses beasiswa bagi mahasiswa daerah.
-
Hentikan kenaikan harga BBM bersubsidi.
-
Turunkan harga kebutuhan pokok.
-
Perkuat kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
-
Tindak tegas mafia tambang dan pelaku perusakan lingkungan.
-
Tegakkan keadilan hukum tanpa pandang bulu.
-
Percepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.
-
Hentikan proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
-
Pastikan transparansi anggaran APBN dan APBD.
-
Wujudkan reforma agraria sejati.
-
Tingkatkan layanan kesehatan gratis bagi rakyat kecil.
-
Tolak revisi UU yang melemahkan demokrasi.
-
Hapus praktik monopoli dan oligarki ekonomi.
-
Pastikan kebijakan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
-
Perkuat peran BUMN untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi asing.
-
Batalkan kebijakan yang mengabaikan kedaulatan pangan.
-
Dorong pemerintah pusat mendengar aspirasi daerah, khususnya Sulawesi Tengah.
