Dalam suasana penuh solidaritas, buruh menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja agar dapat bekerja secara aman, adil, dan bermartabat. Mereka mendesak pemerintah daerah memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan, terutama terkait upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta jaminan sosial.
Tak hanya itu, buruh juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada pekerja. Praktik kerja tidak layak dan tidak manusiawi diminta untuk dihentikan. Mereka juga mendorong keterlibatan aktif buruh dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan di daerah, agar keputusan yang dihasilkan lebih adil dan berimbang.
Isu kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga kepastian status kerja menjadi perhatian utama dalam pernyataan tersebut. Perlindungan terhadap buruh perempuan turut mendapat sorotan serius mulai dari hak cuti melahirkan, perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan, hingga jaminan lingkungan kerja yang aman.
Sekretaris Panitia May Day Kota Palu, Jalal Arianza, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan.
“May Day harus menjadi ruang refleksi sekaligus momentum memperkuat komitmen menghadirkan keadilan bagi buruh. Kami berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan, sehingga hubungan industrial di Kota Palu semakin harmonis,” ujarnya.
Lebih jauh, peringatan May Day tahun ini juga menjadi pengingat pentingnya membangun komunikasi sehat antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Sinergi ketiga elemen tersebut dinilai sebagai kunci utama menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan.
Dengan semangat solidaritas yang terus menyala, buruh Kota Palu berharap suara mereka tidak berhenti sebagai seruan, melainkan menjadi pijakan kebijakan nyata demi kesejahteraan bersama. JL
